Sejumlah Fraksi Beri Catatan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019
- account_circle Gibran
- calendar_month Minggu, 26 Jul 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Tana Toraja memberikan catatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, Sabtu 25 Juni 2020.
Catatan itu diantaranya disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pandangan umumnya, fraksi itu menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. Dimana realisasi PAD sangat jauh dari target dimana hanya terealisasi Rp.119,4 Miliar (63,6 persen) dari target Rp.187,7 Miliar.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, target PAD tidak tercapai karena adanya ketidakcermatan dalam perencanaan menentukan target capaian. Dikatakan jika asumsi yang terlalu dangkal sehingga realisasi hanya mencapai 63,6 persen. Untuk itu perlu kajian yang lebih cermat, konfrehensif sehingga capaian berada pada angka yang moderat.
“Seharusnya Bupati melakukan penilaian yang cermat kepada setiap OPD, sehingga kinerja mereka meningkat dalam memenuhi realisasi PAD. Untuk rendahnya realisasi PAD ini kami mohon penjelasan Bupati,” kata Cristian Talebong selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Selain PAD, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti SILPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp.36.4 Miliar. Fraksi PDIP menilai SILPA yang sangat besar itu karena perencanaan dan pelaksanaan yang tidak terlaksana. Ini hanya karena persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu dan lainnya yang mengakibatkan uang kembali ke kas.
“Ini menggambarkan buruknya kinerja OPD dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran yang terserap rendah. Sangat perlu adanya evaluasi dan penilaian bagi OPD yang kinerjanya rendah,” beber Cristian.
Hal yang sama disampaikan Fraksi Golkar. Terkait PAD, Fraksi Golkar juga menilai ketidakcermatan perencanaan yang terlalu ambisius tetapi tidak realistik akhirnya mempengaruhi kinerja OPD pengelola kegiatan.
Selain itu Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Yariana Somalinggi menyebut jika ada beberapa DAK Tahun 2019 realisasinya sangat rendah. Seperti DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi anggaran Rp,6.636.159.000,- realisasi Rp.1.659.039.750,- (25 %), DAK Bidang Pertanian anggaran Rp.3.760.525.000,- realisasi Rp.940.131.250 (25 %) dan DAK Sanitasi Rp,3.900.000.000,- realisasi Rp.1,650.000.000,- (42 %).
“Fraksi Golkar sangat menyesalkan hal itu dan meminta pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah karena sudah sangat merugikan daerah. Apalagi anggaran itu dikelola langsung oleh kelompok masyarakat. Selain bermanfaat bagi masyarakat juga akan menambah pendapatan bagi masyarakat. Kami mohon penjelasan Bupati mengenai hal ini,” kata Yariana.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan rencana pendirian Rumah Sakit Sayang Anak, sejauh mana proses perijinan termasuk amdalnya, dimana bangunannya sudah berdiri megah namun belum difungsikan. Termasuk meminta secara rinci utang pekerjaan Pemda kepada pihak ketiga (Kontraktor) serta mendesak untuk segera menyelesaikan utang itu.
Terakhir Fraksi Golkar menyoroti mutasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKDSDM. Dari penjelasan kedua instansi itu bahwa mutasi dilakukan pada bulan Desember 2019 lalu namun baru dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Menurut Fraksi Golkar hal tersebut tidak benar dilakukan dan sangat merugikan guru maupun peserta didik.
- Penulis: Gibran
