Rapat Koordinasi Liga Ramadan, Kondusivitas dan Kebersihan Ditekankan
- account_circle Kifli
- calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
- print Cetak
ZONAKATA, PAREPARE — Panitia Liga Ramadan menggelar rapat koordinasi dan pemantapan jelang kick off di Lapangan Andi Makkasau, Kota Parepare. Pertemuan ini dipimpin Kasat Intelkam Iptu Burhanudin.
Turut hadir Ketua PSSI Parepare Arbi Agus, Kepala Kesbangpol Rustam Asta, Kabag Ops Kompol Slamet Riyadi, Ketua Panitia Liga Ramadan Idris Sulo, Kasat Lantas, Wadan Denpom, perwakilan Dishub dan HIPMI.
Iptu Burhanudin menegaskan, pertemuan tersebut bertujuan menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang pembukaan Liga Ramadan pada Ahad, 22 Februari, serta pembukaan Ramadan Fair yang dijadwalkan Selasa, 24 Februari.
“Kedua panitia, baik Liga Ramadan maupun Ramadan Fair, harus saling berkoordinasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan aman,” tegasnya, Sabtu 21 Februari.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan area lapangan, termasuk memastikan tidak ada sisa tusuk pentol atau sampah lain yang dapat membahayakan pemain maupun penonton.
Sementara itu, Ketua Panitia Liga Ramadan Idris Sulo menjelaskan, pertandingan awal akan lebih dulu digelar, sedangkan pembukaan resmi akan dirangkaikan dengan pembukaan Ramadan Fair.
Sebanyak 16 tim dipastikan ambil bagian dan dibagi dalam empat pool. Kompetisi ini mewajibkan setiap tim mengikutsertakan pemain berusia 40 tahun ke atas dan mengedepankan pemain lokal.
“Kami menerapkan aturan tegas demi menjaga kondusivitas. Jika terjadi perkelahian di lapangan, maka kedua tim akan langsung didiskualifikasi. Begitu juga pemain yang melakukan pemukulan,” tegas Idris.
Ia menambahkan, Liga Ramadan ini murni menjadi ajang silaturahmi, sehingga tidak dipungut biaya pendaftaran bagi peserta.
Di sisi lain, Sekretaris HIPMI, Ayu, mengungkapkan adanya wahana baru yang akan meramaikan Ramadan Fair tahun ini, berbeda dari pelaksanaan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kesbangpol menyoroti aspek teknis pengelolaan wahana dan karpet, khususnya terkait mekanisme retribusi.
Disarankan agar tidak ada lagi karpet yang digelar langsung tanpa pengaturan, melainkan harus melalui loket resmi penyewaan untuk memastikan penataan dan pengawasan lebih tertib. (*)
- Penulis: Kifli
