ZONAKATA.COM – JAKARTA Pemerintah kembali mengusulkan mantan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai salah satu calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada 2025.
Pengajuan ini merupakan bagian dari 10 nama yang telah masuk dalam daftar usulan Kementerian Sosial RI. Empat di antaranya merupakan nama baru, sementara enam lainnya merupakan usulan ulang dari tahun-tahun sebelumnya.
Enam tokoh yang diajukan kembali meliputi K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Jawa Timur, Jenderal Soeharto dari Jawa Tengah, K.H. Bisri Sansuri dari Jawa Timur, Idrus bin Salim Al-Jufri dari Sulawesi Tengah, Teuku Abdul Hamid Azwar dari Aceh, dan K.H. Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat.
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita dari Bali, Deman Tende dari Sulawesi Barat, Prof. Dr. Midian Sirait dari Sumatera Utara, dan K.H. Yusuf Hasim dari Jawa Timur.
Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional ini dibatasi hingga 11 April 2025. Setelah tahap verifikasi dan sidang pleno, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial.
Selanjutnya, Menteri Sosial akan menyampaikan daftar nama calon kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan.
Kementerian Sosial bersama TP2GP menegaskan komitmennya untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan efektif.
Setiap tokoh yang diajukan dinilai berdasarkan kontribusi besarnya bagi bangsa, serta keselarasan dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang menjadi fondasi Indonesia.
Selain itu, terdapat beberapa nama yang telah disepakati oleh Dewan Gelar pada 2024 namun belum mendapatkan keputusan dari Presiden.
Nama-nama tersebut akan kembali diusulkan pada 2025, antara lain Andi Makasau, Letjen Bambang Sugeng, Rahma El Yunusiah, Frans Seda, Letkol Muhammad Sroedji, AM Sangaji, Marsekal Rd. Soerjadi Soerjadarma, dan Sultan Muhammad Salahuddin.
Sementara itu pengusulan Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional kerap memicu pro dan kontra di masyarakat.
Sebagai tokoh yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, Soeharto dianggap berjasa dalam pembangunan ekonomi, namun juga dikritik karena pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi pada masa pemerintahannya.
Kementerian Sosial menyatakan bahwa setiap usulan akan diteliti secara mendalam, termasuk menimbang aspek positif dan negatif dari setiap tokoh.
Dengan proses yang ketat dan transparan, pemerintah berharap gelar Pahlawan Nasional dapat diberikan kepada tokoh-tokoh yang benar-benar layak dan diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia.**
