ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Wacana perpanjangan jabatan kepala desa (Kades) hingga 9 tahun disetujui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Wacana itu dinilai bisa membantu menjalankan program pemerintah desa yang sempat tertunda akibat Covid-19.
“Apdesi Tana Toraja setuju wacana itu. Pastinya ini semua untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” kata Ketua Apdesi Tana Toraja, Pradyan Rizky Londong Allo, Selasa (24/1/2023)
Pradyan mengungkapkan, rencana perpanjangan masa jabatan kades hingga 9 tahun dapat membantu menyukseskan program-program desa yang tertunda. Pasalnya kata dia, banyak kades di Tana Toraja yang tidak bisa menjalankan program kerja selama menjabat dikarenakan adanya pandemi Covid-19 kemarin.
“Iya, banyak program kerja kades di Tana Toraja itu termasuk saya tidak jalan kemarin karena pandemi jadi pembangunan tidak maksimal. Kita ini tidak bisa melakukan melakukan kerja-kerja untuk mensejahterakan warga desa karena anggaran direcofusing semua. Makanya wacana ini bisa mendukung kami untuk majukan desa kembali,” ungkapnya.
Meski demikian, beberapa kades di Tana Toraja kata dia, ada juga tidak setuju dengan adanya wacana tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah adanya itu komiditas politik di Pilkada 2024 nanti dan kades tidak bisa lagi menjabat selama 3 periode.
“Pastinya ada pro dan kontra juga, tidak semua mendukung. Beberapa kades yang tidak mendukung karena mereka takut cuma dijadikan alat politik di tahun 2024 nanti. Kemudian, ada juga tidak dukung karena tidak bisa lagi menjabat selama 3 periode,” ucap Pradyan.
Pradyan menambahkan, dirinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat atas wacana tersebut. Dia juga berharap pemerintah bisa mengabulkan wacana tersebut untuk kemajuan dan kesejahteraan warga desa.
“Kita masih tunggu keputusan pemerintah. Tapi memang besar harapan kami pemerintah mengabulkan wacana itu, semuanya untuk kemajuan desa,” tandasnya.
Diketahui, ratusan kades se Indonesia menggelar aksi di depan gedung DPR RI, pada Selasa (17/1/2023) kemarin. Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
ari/zk