PN Makale Ungkap Kronologi Eksekusi Dramatis Tongkonan di Ka’pun Kurra

ZONAKATA.COM – TANA TORAJA    Pengadilan Negeri (PN) Makale membeberkan secara lengkap kronologi eksekusi objek sengketa di Ka’pun, Kecamatan Kurra, Tana Toraja, dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center PN Makale, Jumat (12/12/2025).

Juru bicara PN Makale, Yudhi Satria Bombing, menjelaskan bahwa eksekusi tersebut merupakan akhir dari proses hukum panjang yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan melewati empat tingkat peradilan hingga Peninjauan Kembali.

Perkara ini bermula pada tahun 1988 dan kembali mencuat ketika Sarra, dkk mendaftarkan gugatan terhadap Roreng, dkk di PN Makale pada 17 Oktober 2019 dengan nomor perkara 184/Pdt.G/2019/PN Mak.

Pada tingkat pertama, PN Makale menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Namun putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada Oktober 2020.

Dalam putusannya, PT Makassar mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa objek sengketa, termasuk Tanah Tongkonan Tanete serta beberapa sawah, merupakan milik ahli waris Pong Palau, Ullin, Indo’ Bai, dan Lai’ Ita’, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1994.

PT Makassar juga menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengosongkan objek sengketa.

Upaya kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan para Tergugat ditolak Mahkamah Agung, sehingga putusan banding berkekuatan hukum tetap.

Pada 2023, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Lima dari enam objek sengketa diserahkan secara sukarela oleh Tergugat, namun eksekusi terhadap objek utama, Tanah Tongkonan Tanete tertunda akibat adanya perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Pada April 2024, PN Makale menyatakan perlawanan tersebut tidak benar. Banding yang sempat diajukan oleh pihak pelawan kemudian dicabut, sehingga putusan kembali berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan penting hakim karena objek yang disebut Para Pelawan sebagai “Tongkonan Ka’pun” adalah objek yang sama dengan “Tongkonan Tanete” dalam perkara sebelumnya. Dan tidak ada bukti alas hak atau penguasaan langsung oleh Para Pelawan.

Memasuki tahun 2025, PN Makale kembali memproses permohonan eksekusi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Bupati Tana Toraja turut memediasi dan menawarkan berbagai opsi, termasuk pemindahan bangunan atau pembongkaran secara adat. Namun seluruh upaya damai gagal karena tidak tercapai kesepakatan.

Situasi makin memanas ketika jadwal eksekusi ditetapkan. Aksi demonstrasi terjadi di PN Makale, Kantor Bupati, dan DPRD Tana Toraja. Bahkan muncul pihak yang mengaku keluarga termohon eksekusi dan menawarkan ganti rugi, tetapi kemudian dinyatakan tidak mewakili keluarga resmi sehingga tidak dapat dijadikan dasar penundaan.

Pada 4 Desember 2025 dini hari, ketegangan meningkat tajam ketika orang tak dikenal menyerang petugas menggunakan bom molotov dan busur panah serta membakar alat berat excavator milik pemohon. Serangan ini memaksa PN Makale menunda eksekusi satu hari.

Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Meski demikian, eksekusi tetap harus dilaksanakan karena semua upaya damai telah buntu dan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Pada 5 Desember 2025, PN Makale akhirnya mengeksekusi pengosongan objek sengketa. Tim eksekusi sempat dihadang dengan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari blokade jalan, pembakaran, hingga serangan bom molotov, petasan, dan lemparan batu.

Dengan dukungan pengamanan dari Polres Tana Toraja, Polres Toraja Utara, Brimob Parepare, Kodim 1414, Satpol PP, dan unsur pemerintah daerah, proses eksekusi berlangsung hingga tuntas.

Dengan selesainya eksekusi ini, PN Makale menegaskan bahwa sengketa panjang terkait Tongkonan Tanete resmi berakhir secara hukum.

Jalannya eksekusi yang penuh tantangan ini, menurut juru bicara PN Makale, menjadi bukti bahwa putusan pengadilan yang telah inkrah wajib dilaksanakan meskipun menghadapi berbagai bentuk hambatan di lapangan.

Konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun itu kini dinyatakan tuntas melalui mekanisme hukum yang berlaku.