Prof Zudan Arif Resmi Jabat Pj Gubernur Sulsel
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Jumat, 17 Mei 2024
- print Cetak
ZONAKATA.COM – JAKARTA Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, akhirnya resmi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, Jumat (17/5/2024).
Prof Zudan yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) menggantikan posisi Bahtiar Baharuddin yang digeser menjadi Penjabat Gubernur Sulbar.
Diketahui Prof. Zudan lahir 24 Agustus 1969 merupakan seorang birokrat Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar sejak 12 Mei 2023 hingga 12 Mei 2024, merangkap Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36/TPA Tahun 2023 dan Kepres Nomor 37/TPA Tahun 2023.Sebelum itu, ia menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagrim sejak 1 Juli 2015 hingga 15 Maret 2023 serta Penjabat Gubernur Gorontalo pada 2016 silam.
Sejak remaja, anak pasangan Dibyo Suwarto dan Sukamtiyah ini terbilang aktif dalam berbagai kegiatan. Selain karate, Ia juga aktif di remaja Pencinta alam serta Karang Taruna. Bahkan di bidang organisasi, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA 3 Padmanaba Yogyakarta dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Zudan menyelesaikan S1, S2, dan S3 dari beasiswa. Ketika masih kuliah di Fakultas Hukum UNS, ia sudah mendapat bea siswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti. Setidaknya, bea siswa yang didapat kala itu dapat meringankan beban orangtua.
Prestasi yang sama berlanjut hingga S2 Universitas Diponegoro mendapatkan beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya dan Program S3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro juga mendapatkan beasiswa program unggulan dari Program Urge Bank Dunia.
Zudan memiliki tiga orang anak yakni Muhammad Fatah Anugerah Akbar, Zatila Aqmar Arifa, dan Hazida Fakhrin Arifa.
Sepanjang karirnya di Kemendagri, Zudan banyak memberi warna dalam proses legislasi di Indonesia dengan menjadi tim penyusun Rancangan Undang-Undang. Setidaknya, ada 18 undang-undang dan berbagai peraturan yang ikut ia bidani. Di antaranya, UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, UU Pemilu Presiden dan UU Pemilu Legilastif.*
- Penulis: zonakatacom
