Pengajuan Banding Kasus Lapangan Gembira Rantepao Ditolak MA

ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan pertemuan terkait kelanjutan kasus perkara Lapangan Gembira atau eks Pacuan Kuda di Rantepao yang ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Pertemuan berlangsung di kantor Bupati Toraja Utara eks hotel Marante di Kecamatan Tondon, Senin (9/11).

Dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Erianto L. Paundanan, Sekretaris Daerah Toraja Utara, Rede Roni Bare sekaligus memimpin pertemuan, Kabag Hukum Setda Toraja Utara, Neti Palin, Kasi Tata Usaha Negara, Margaretha Harty Paturu dan Asisten I Setda Samuel Sampe Rompon.

Turut hadir Kepala dan Alumni SMAN 2 Rantepao, Kepala BPKAD Toraja Utara, perwakilan UPT KPH Saddang II Toraja Utara, Staf Ahli, perwakilan PT. Telkom, Kepala dan Sekretaris Dinas Kominfo-SP, perwakilan Kantor Pertanahan dan Organisasi Kepemudaan Kemasyarakatan (OKP), perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.

Kabag Hukum Setda, Neti Palin menyampaikan perkara lapangan gembira bergulir di Pengadilan Negeri Makale sejak 10 Januari 2017 dengan objek sengketa tanah lokasi lapangan gembira terdapat pelayanan masyarakat meliputi gedung SMAN 2 Rantepao, Puskesmas Rantepao, Kantor Kelurahan Rantepasele, PT. Telkom, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Perhutani, Dispenda dan Kehutanan Provinsi Sulsel dimana tanah bersertifikat Kementerian Pendidikan.

“Pada tanggal 26 Oktober 2018 putusan kemudian Pemkab Toraja Utara banding lagi dan hasil putusan kelual tanggal 18 Juli maka hasilnya tetap kalah dan pengajuan Kasasi masih tetap kalah,” jelas Neti.

Kemudian setelah mengajukan kembali PK tanggal 5 Mei 2020 dan sidang pemeriksaan putusan PK di MA keluar tanggal 16 Desember 2020 hasil diterima tanggal 3 November 2021 oleh Bagian Hukum Setda Toraja Utara.

Semenjak gugatan di PN Makale dan banding, menurut Neti Paling banyak pihak terlibat membantu menangani kasus yang melibatkan pengacara, advokasi, jaksa, pengacara negara, komunitas gertak, tokoh masyarakat Matius Selempang, pengacara swasta bahkan tahap kasasi pemerintah daerah dibantu Kejaksaan Agung memberikan masukan dan draf mekanisme pengajuan kasasi meskipun statusnya di tolak.

“Pihak Pemprov Sulsel ikut membantu karena sertifikat tanah kepemilikan provinsi atas nama Kementerian Pendidikan dan wewenang Pemprov, sudah terdaftar disana meskipun putusan sangat berat diterima meski ada konsekuensi dan resiko ditimbulkan tetapi pemerintah daerah sudah maksimal,” terang Neti.

Namun kondisi berubah setelah ditolak, karena Pemkab Toraja Utara kembali tergugat dan tergugat pertama adalah H. Ali, penggugat adalah Pemprov Sulsel sebagai lawan.

Sementara Kajari Tana Toraja, Erianto L Paundanan mengatakan keputusan MA hasilnya berstatus ditolak dapat menjadi pembelajaran semua agar kedepan lebih teliti dan waspada menjaga aset daerah.

“Selama ini berbagai perkara ditangani Jaksa Pengacara Negara, Ekonsturiksi perlawanan akan dilakukan Pemprov Sulsel kepada Pemkab Toraja Utara terposisikan sebagai terlawan dua bersama terlawan satu dengan dalih aset bukan milik pemerintah daerah, melainkan aset Pemprov Sulsel,” ungkapnya.

Lanjut Erianto L. Paundanan bahwa, perlu dicermati ada bukti baru ditemukan dan solusi agar pengajuan PK kembali dengan bukti terbaru yang diajukan pemohon (Pemprov Sulsel) yaitu Hak Pakai Sertifikat Asli dan Fotocopy atas nama Departemen Kehutanan, Sertifikat Asli dan Fotocopy Hak Bangunan Perhutani, dua alat bukti secara analisa hukum mendapatkan titik terang atas problem meskipun Pemprov Sulsel yang akan menggugat Pemkab Toraja Utara dan H. Ali.

Sementara Sekda Rede Roni Bare mewakili Pemkab Toraja Utara menyampaikan pesan Bupati Yohanis Bassang agar adanya langkah kongkrit dan koordinasi antara Pemprov Sulsel dari Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pendidikan terkait kasus sengketa tanah tersebut.

Berdasarkan putusan maka, Pemprov Sulsel akan menggugat H. Ali, PT. Telkom Wilayah 2 Makassar sebagai terlawan pertama, Pemkab Toraja Utara, Dinas Pendidikan Toraja Utara, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan sebagai terlawan kedua dan Kantor Pertanahan Tana Toraja terlawan tiga.

Sidang persiapan akan dilaksanakan tanggal 29 November 2021 mendatang di Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja.

Total ganti rugi ditujukan ke Pemkab Toraja Utara sebesar Rp 650 Milyar sebagai Tuntutan Putusan PK Nomor 911 PK/Pdt/2020 dan Tuntutan Ganti Kerugian Materil Rp. 150 Milyar, kerugian In Materil 500 Milyar dan uang paksa Rp. 2 Juta setiap hari sebagai keterlambatan memenuhi putusan. (*)

Ris/ZK