Merasa Dirugikan, Masyarakat Tuntut PLTMH Ma’dong Toraja Utara
- account_circle Gibran
- calendar_month Rabu, 16 Feb 2022
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Ma’dong di Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara, dinilai merugikan pemilik tanah ulayat (tanah adat) dan masyarakat.
Pasalnya tempat berdirinya lokasi turbin yang dibangun oleh PT. Nagata Dinamika Mikro Hidro Ma’dong tidak sesuai dengan rencana awal dan dapat berakibat fatal pada kelangsungan hidup masyarakat di lokasi itu.
Ahli waris tanah ulayat beserta perwakilan Tongkonan Tondok Kuring Paku dan Tongkonan Barung Ma’dong melalui kuasa hukumnya Frans Lading SH. MH mengajukan beberapa tuntutan kepada PT Nagata Dinamika Mikro Hidro (NDMH).
Diantaranya terkait pengeboran. Sering terdengar dentuman disertai getaran kuat disekitar lokasi pengeboran yang membuat masyarakat khawatir karena daerah Lembang Ma’dong kecamatan Denpina merupakan daerah rawan longsor.
Selain masalah pengeboran, masyarakat juga mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak akibat kendaraan proyek PT Nagata Dinamika Mikro Hidro yang mengangkut beban berlebih sehingga merusak jalan sepanjang Kecamatan Rantetayo- Dende Piongan Napo.
“Jalanan rusak dan longsor sudah sering terjadi di sepanjang jalur yang dilalui oleh kendaraan proyek, lambat diperbaiki, malah cenderung dibiarkan begitu saja” kata Semuel Palayuran, salah satu ahli waris tanah ulayat.
Dikatakan pula bahwa seringkali masyarakat mencari alternatif jalan yang lebih jauh akibat kendaraan proyek membawa material lalu-lalang di jalan utama.
Mengenai pelepasan tanah ulayat dan penggantian rugi lahan perkebunan dalam hal ini ahli waris dari Tongkonan Tondok Kuring Paku dan Tongkonan Barung Ma’dong serta perwakilan masyarakat menuntut agar masalah ini dapat dibicarakan secara serius, diselesaikan secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan.
“Kami memberikan teguran atau somasi kepada pihak PT Nagata Dinamika Hidro Ma’dong untuk segera mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan oleh klien kami dan masyarakat setempat, paling lambat 7 hari!,” tegas Frans Lading, Rabu (16/2).
Masyarakat juga tidak segan untuk menutup akses jalan jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak juga diindahkan oleh pihak perusahaan.
Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel bersama dengan masyarakat pernah menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, agar mencabut izin proyek PLTMH Ma’dong karena melanggar kesesuaian ruang dalam Perda RTRW Toraja Utara.
Kedua, kepada pihak perusahaan PT Nagata Hidro Ma’dong untuk segera memberikan kompensasi pembebasan lahan sesuai keinginan warga.
Tuntutan ketiga, kepada Kapolres serta pihak TNI di wilayah Toraja Utara segera menarik aparatnya di lokasi PLTMH dan mengusut anggotanya yang melakukan intimidasi kepada warga.
Dan yang keempat, agar pihak bank swasta meninjau ulang dan atau menghentikan pembiayaan proyek PLTMH Ma’Dong. Tuntutan itu dilakukan WALHI bersama masyarakat pada 10 November 2021 lalu.
Alex/ZK
- Penulis: Gibran
