Ini Alasan Pembahasan APBD Perubahan 2021 Tidak Terlaksana
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Senin, 8 Nov 2021
- print Cetak
ZONAKATA.COM, TANA TORAJA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja menyampaikan alasan tidak ada Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada tahun 2021.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/11).
“Alasan karena adanya keterlambatan yang diserahkan pemerintah daerah ke DPRD dan itu sudah melampaui batas waktu,” ucap Welem.
Lanjutnya padahal Pembahasan APBD Perubahan diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peremendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
Welem Sambolangi mengakui sejak dirinya menjadi Ketua DPRD Tana Toraja, telah dua kali terjadi tidak terlaksananya pembahasan anggaran perubahan yakni di tahun 2015 masa pemerintahan Bupati Theofilus Allorerung dan saat ini (2021) dipimpin Bupati yang sama.
Lanjut Welem hingga saat ini belum mengetahui apakah ada sanksi dari ketidakterlaksananya pembahasan APBD Perubahan 2021, namun terpenting saat ini bahwa pemerintah daerah Tana Toraja kerepotan dalam hal soal belanja.
“Sanksi langsung tidak ada, tapi itu saya bilang ada program kegiatan yang sifatnya mendesak, terpaksa tidak tercatat di APBD perubahan dan itulah resiko atau sanksi sebenarnya, tanpa kita di sanksi kita rugi sendiri,” ungkapnya.
Namun dari persoalan ini, Welem dari Fraksi Partai Golkar berharap tahun ini yang terakhir terjadi karena yang rugi adalah rakyat sendiri dan sangat beresiko.
“Dari sisi pembelaan tidak dilakukan di perubahan, namun kita harap dengan tidak adanya pembahasan perubahan 2021, maka OPD/dinas agar hati-hati mengelola anggaran jangan sampai jadi masalah,” tegas Welem.
Ris/ZK
- Penulis: zonakatacom
