Fatmawati Rusdi Pimpin Rakor TPPS se-Sulsel, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tekan Stunting
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
- print Cetak
ZONAKATA.COM – MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025. Acara ini digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan bahwa stunting masih menjadi masalah serius yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Ia menekankan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada satu atau dua instansi saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi.
“Stunting bukan sekadar persoalan tumbuh kembang fisik anak, tetapi berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan kerja bersama lintas sektor,” ujarnya.
Fatmawati juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga. Ia mengungkapkan masih banyak daerah yang belum memahami sektor utama (leading sector) dalam penanganan stunting, serta belum optimal dalam memanfaatkan peran TPPS.
“Bukan hanya Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan yang terlibat, setidaknya ada 14 dinas dan lembaga—termasuk BKKBN, BPOM, dan Kementerian Agama—yang harus berkolaborasi,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi peran aktif Tim Penggerak PKK dalam mendukung program penanganan stunting. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sulsel sebelumnya telah menyalurkan bantuan kepada 10 daerah dengan prevalensi stunting tertinggi pada peringatan Hari Kartini pekan lalu.
Fatmawati juga menyoroti keberhasilan Kabupaten Takalar yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Ia berharap strategi yang diterapkan Takalar dapat dijadikan contoh oleh daerah lain.
“Yang terpenting bukan hanya menurunkan angka. Saya ingin, saat survei selanjutnya dirilis, angka stunting di Sulsel sudah menyentuh satu digit. Saya yakin selama semangat itu tetap ada, kita bisa mewujudkan penurunan stunting yang nyata,” tegasnya.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sulsel pada 2022 sebesar 27,2%, naik menjadi 27,4% pada 2023. Namun, angka ini turun signifikan menjadi 23,3% pada 2024.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan merumuskan strategi lintas daerah dalam mempercepat penurunan stunting. Dalam forum ini, Fatmawati selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan aksi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.
Evaluasi diawali dengan pemaparan dari sejumlah daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi, seperti Jeneponto, Enrekang, Takalar, Maros, dan Tana Toraja. Masing-masing menyampaikan identifikasi masalah serta tantangan dalam implementasi program.
Sementara itu, kabupaten dengan angka stunting rendah seperti Barru, Bone, dan Selayar turut memaparkan praktik baik yang telah berhasil diterapkan dan dapat dijadikan rujukan oleh daerah lain.
Fatmawati mendorong seluruh kabupaten/kota dengan angka stunting dua digit untuk segera mengoptimalkan strategi agar bisa mencapai angka satu digit.
Rapat ini dihadiri oleh para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Ketua TPPS kabupaten/kota, Dinas P3A Dalduk KB Sulsel, serta perwakilan dari BKKBN, BPOM, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan sejumlah perangkat daerah lainnya.*
- Penulis: zonakatacom
