Kasus KDRT Bhayangkari Berlanjut, Oknum Polisi Parepare Lakukan Kekerasan
- account_circle Kifli
- calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
- print Cetak
ZONAKATA, PAREPARE – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa seorang Bhayangkari yang sempat viral beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru.
Wival Agustri, kuasa hukum korban, mengungkapkan perkembangan terbaru dalam kasus tersebut.
“Kasus KDRT terhadap kliennya, AA, telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung,” ujarnya, Rabu (26/02/2025).
Menurutnya, Pelaku, Briptu AZ yang merupakan suami AA, telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan KDRT.
Saat ini, tim kuasa hukum sedang menunggu putusan pengadilan untuk kasus penganiayaan terhadap RG, ibu dari AA, yang juga diduga dilakukan oleh Briptu AZ.
“Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 211/Pid.B/2024/PN Pin dan dijadwalkan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Pinrang pada 10 Maret 2025,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2025, penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang telah membacakan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan untuk terdakwa Briptu AZ.
Wival menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menjatuhkan vonis yang seberat-beratnya kepada terdakwa, mengingat perbuatan tersebut dilakukan secara berulang.
Dari sisi proses kode etik, Eka Saputra, yang juga kuasa hukum korban, menyampaikan bahwa laporan yang diajukan ke Polda Sulawesi Selatan masih dalam tahap koordinasi.
“Koordinasi ini bertujuan untuk mengajukan pembentukan KKEP Banding agar Briptu AZ segera disidangkan dalam pelanggaran kode etik tingkat banding,” tambahnya.
Tim kuasa hukum berharap Polda Sulsel menangani kasus ini dengan serius dan objektif.
Kuasa hukum korban juga menekankan bahwa pada sidang KEPP tingkat pertama, Briptu AZ telah mendapatkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari instansi kepolisian.
Eka Saputra menyatakan agar putusan kali ini sesuai dengan harapan kliennya, mengingat putusan-putusan sebelumnya dinilai tidak memberikan rasa keadilan.
“Putusan ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kode etik tingkat banding untuk memperkuat sanksi PTDH terhadap Briptu AZ,” katanya.
- Penulis: Kifli
