KPU dan Bawaslu Maros Tandatangani NPHD, Pj Gubernur: Patut Dicontoh Daerah Lain
- account_circle Gibran
- calendar_month Senin, 2 Okt 2023
- print Cetak
ZONAKATA.COM – MAROS Pemerintah Kabupaten Maros bersama KPU dan Bawaslu Maros melakukan Penandatanganan Bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Senin (2/10/2023).
Kegiatan yang berlangsung diaula Kantor Bupati Maros tersebut dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Selain penandatanganan NPHD juga dilaksanakan Deklarasi Pemilu Damai.
Pj Gubernur dalam kesempatan itu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Maros dan jajaran terkait kegiatan tersebut.
“Ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bupati Maros dan patut menjadi contoh secara nasional,” ucapnya.
Karena Pemerintah dan DPRD Maros bersama KPU serta Bawaslu telah menyiapkan anggaran Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun depan tepatnya bulan September.
Adapun anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros sekitar Rp 42 Miliar lebih dengan rincian untuk anggaran KPU sebesar Rp 31.080.313.150 dan untuk anggaran Bawaslu Rp 11.322.013.000.
“Seperti keterangan KPU, Maros adalah daerah ke-13 se Indonesia, kedua di Sulsel setelah Gowa yang telah melakukan penandatanganan NHPD. Kenapa kabupaten dan kota lain tidak bisa? Kan sama-sama pake APBD,” kata Bahtiar.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menegaskan agar kabupaten/kota dan provinsi untuk mengikuti dan menegakkan aturan Undang-undang.
Menteri Dalam Negeri juga telah mengingatkan, daerah diminta untuk benar-benar menyiapkan anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ, yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 29 September 2023 lalu, dimana Mendagri meminta pemda menyiapkan dana pilkada dalam dua tahun anggaran untuk menghindari tekanan pada APBD.
Perinciannya, 40 persen melalui APBD 2023 dan 60 persen sisanya melalui APBD 2024. Ini menindaklanjuti edaran sebelumnya yang dikeluarkan pada Januari 2023 lalu.
“Saya tidak akan menandatangani APBD kabupaten dan kota yang tidak menyiapkan perintah konstitusi terkait kesiapan anggaran Pilkada. Tahun ini harus 40 persen,” tegasnya.
- Penulis: Gibran
