Untuk Pemerataan Pembangunan, Kabupaten Toraja Barat Harus Terbentuk
- account_circle Gibran
- calendar_month Kamis, 28 Jul 2022
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Wacana pemekaran Toraja Barat dari Kabupaten Tana Toraja kembali mengemuka. Menurut politisi Partai Demokrat, Kristian HP Lambe pemekaran itu sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat Toraja yang berdomisili di wilayah bagian barat Kabupaten Tana Toraja.
Saat ini jumlah penduduk yang berdomisili didaerah barat Tana Toraja sebanyak 124.774 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan yakni Kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak, Rembon, Saluputti, Malimbong Balepe’, Bittuang, Masanda, Rantetayo, dan Kecamatan Kurra. Dari 11 kecamatan itu terdapat 12 kelurahan dan 74 lembang.
Untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) didasari dengan landasan hukum yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Adapun alasan masyarakat Toraja Barat untuk melakukan pemekaran daerah karena timpangnya pemerataan dan keadilan, kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien karena jarak yang jauh serta infrastruktur yang jelek apalagi sering terjadi longsor.
Secara geografis hampir seluruh wilayah ini masuk dalam kategori daerah 3 T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Wilayah yang secara geografis sulit dijangkau karena sebagian besar masih terisolasi.
Karakteristik wilayah barat disebabkan karena sistem pembangunan yang tidak merata dan proses desentralisasi pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Apalagi alokasi anggaran pembangunan yang masuk melalui APBD Kabupaten Tana Toraja ke wilayah ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
Jadi tuntutan masyarakat untuk pemekaran, kata Kris Lambe, semata-mata demi kesejahteraan dan keadilan melalui peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan menjaga stabilitas keamanan.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat pemekaran Kabupaten Toraja Barat sebagai daerah otonomi baru,” kata Kris Lambe.
Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja ini sangat mendukung pemekaran Toraja Barat. Ini kata dia, akan memberi kesempatan pada daerah melakukan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pertanian, pariwisata, ketersediaan air bersih, listrik yang memadai, jaringan internet, dan sarana prasarana lainnya.
“Secara ekonomi masyarakat tidak efisien karena mahalnya moda transportasi dan waktu yang lama karena jarak yang jauh. Apalagi untuk urusan camat, kepala lembang, lurah, guru, tenaga kesehatan, dan ASN kalau ke kota Makale bahkan harus bermalam jika urusan administrasi pemerintahan belum selesai atau memenuhi undangan menghadiri kegiatan di ibukota kabupaten,” pungkasnya.*
- Penulis: Gibran
