ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Kendaraan dinas (Randis) ASN Pemkab Tana Toraja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prov Sulsel.
Pemeriksaan randis itu mulai dilakukan sejak Senin 10 April 2023 hingga Rabu 12 April 2023. Pemeriksaan dilakukan baik kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Sejauh ini sudah ratusan randis yang diperiksa.
Hasilnya, ditemukan banyak randis ASN menunggak pajak yang didominasi kendaraan roda dua. Hal ini pun disesalkan Sekretaris Daerah (Sekda) Tana Toraja, Sulaiman Malia.
“Ternyata selama pemeriksaan ini banyak yang ketahuan belum bayar pajak, nanti setelah ada BPK baru rame-rame pergi ke Samsat bayar pajak,” ujar Sulaiman saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/4/2023) siang.
Sulaiman menuturkan, semestinya tunggakan yang seperti ini tidak perlu terjadi di lingkungan pemerintah. Sebab kata dia, dampak yang muncul sangat besar, seperti mempertontonkan sikap tidak taat bayar pajak kepada masyarakat luas yang notabenenya adalah objek pajak.
“Ada ratusan randis (menunggak), karena hampir disemua OPD ada. Padahal kita selalu ingatkan untuk taat bayar pajak,” ketusnya.
Sementara, dalam giat BPK itu juga dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan. Seperti pencocokan nomor polisi, nomor rangka mesin dan surat-surat kendaraan.
“Kalau ini kita amanji, tidak ada randis yang tidak sesuai dengan STNK,” ucap Sulaiman.
Namun, ada beberapa randis ditemukan sudah tidak layak pakai karena rusak. Menurut Sulaiman itu sesuai dengan bukti fisik yang diperlihatkan oleh ASN atau pengguna kendaraan dinas tersebut.
Sulaiman pun menyarankan OPD terkait untuk melapor ke BPKPD untuk selanjutnya diusulkan ke Samsat agar randis tersebut diputihkan.
“Jadi ada beberapa randis yang sudah tidak bisa beroperasi karena rusak, itu sesuai dengan bukti foto yang dikirim ASN bersangkutan,” katanya.
“Tapi masih tercatat oleh Samsat, makanya tunggakan pajak banyak. Jadi saya sudah perintahkan agar agar OPD terkait melapor ke BPKPD dan selanjutnya diusulkan ke Samsat untuk diputihkan,” sambungnya.
Lewat giat BPK ini juga ditemukan banyak kendaraan dinas yang bukan pada tempatnya. Di mana, setelah pejabat dimutasi namun randisnya juga ikut.
Sulaiman pun menegaskan OPD terkait tetap bertanggungjawab untuk meminta kembali kendaraan dinas tersebut.
“Jadi OPD yang bersangkutan tetap bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada pejabat yang sudah dimutasi, bahwa kendaraan harus dikembalikan dan ditempatkan di OPD terkait,” paparnya.
“Sebenarnya sudah jauh-jauh hari ada surat edaran dari pak Bupati soal penertiban aset, untuk mengembalikan ketempat dimana barang itu terdaftar sebagai aset,” tandasnya.
